JAKARTA,- Pada hari Rabu, 21 Januari 2026 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang diwakili oleh Jaksa Fungsional mengikuti kegiatan LAUNCHING DITRES DAN SATRES PPA DAN PPO, PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN (MoU) ANTARA POLRI DENGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIkA (KEMEN P2MI), SERTA BEDAH BUKU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI ERA DIGITAL (STRATEGI POLRI DALAM PEMBERANTASAN TPPO), Rangkaian kegiatan tersebut bertempat di Aula Awaloeddin Djamin, Gedung Bareskrim Polri.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian paparan mengenai fenomena kejahatan Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) baik pada skala nasional maupun global, termasuk tren kejahatan, modus operandi, serta tantangan penanganan di era digital.
Direktorat Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) pada 11 (sebelas) Polda dan Satuan Reserse PPA dan PPO pada 22 (dua puluh dua) Polres sebagai bentuk penguatan struktur organisasi Polri dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) sebagai upaya sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya yang berkaitan dengan pekerja migran.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilaksanakan pula penandatanganan berita acara pengukuhan Ditres dan Satres PPA dan PPO, serta Bedah Buku "Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital (Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO)" yang memuat strategi, kebijakan, dan pendekatan Polri dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis digital. (Eddy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar